BANDA ACEH – Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut tahun 2024 tidak lama lagi. Sejumlah persiapan terus dikebut oleh pemerintah agar pelakasanaan olahraga nasional itu sukses digelar.
Wakil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh, Bachtiar Hasan, mengatakan Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) sudah membantu anggaran pelatihan daerah (Pelatda) sebesar Rp32 miliar.
“Dana tersebut setelah di breakdown, maka dana itu bisa digunakan untuk Pelatda selama 5 bulan,” ujar Bachtiar dalam diskusi Aceh Resource & Development (ARD), bertema “PON XXI Aceh-Sumut SIapkah Kita?” yang digelar di Moorden Cafe, Pango, Selasa (17/10/2023).
Ia menjelaskan, bahwa ada dua model pelaksanaan Pelatda. Pertama model Pelatda sentralisasi terpusat yang jumlah atletnya sebanyak 392 orang.
Sedangkan model kedua, desentralisasi sebanyak 50 cabang, dengan jumlah 210 atlet dan pelatih, sehingga total keduanya hampir 600 peserta.
“Anggaran paling banyak alokasinya untuk penginapan, akomodasi dan konsumsi, yang menelan dana hampir Rp20 miliar,” jelasnya.
Ia menuturkan, bahwa selama Pelatda 5 bulan, atlet Aceh sudah dikirim ke Kejurnas, ada 30 cabang yang mengikuti Kejurnas dan seluruhnya mendapat medali.
- Advertisement -
“Kita target 60 medali emas yang ditargetkan Aceh di PON kedepan, dan bisa masuk 10 besar peringkat Indonesia,” ujarnya.
Ketua Komisi V DPRA, M Rizal Falevi Kirani menyebut, bahwa semangat awal menjadikan Aceh sebagai tuan rumah PON sebagai legacy yang ditinggalkan, seperti adanya pembangunan yang tidak dibangun dengan uang APBA.
“Misalnya seperti venue dan sarana lainnya. Itu sebabnya PON di lobi ke provinsi-provinsi lain, ketika awal pelantikan Irwandi-Nova,” ucap Falevi.
Ia mengklaim tidak sepakat bila PON menghabiskan anggaran APBA. Sebab PON merupakan event olahraga nasional bukan Pora atau Popda yang berstatus event daerah.
“Kami di DPR Aceh, 9 fraksi tidak sepakat penggunaan APBA untuk PON. Karena tidak ada nomenklatur untuk penggunaan pembangunan PON, kalau subsidi 20 atau 100 milyar masih wajar,” katanya.
Politisi PNA ini mengatakan, bahwa dana Otsus Aceh saat ini sudah berkurang dari Rp8,7 triliun menjadi Rp3,7 triliun. Sementara pembangunan beberapa infrastruktur di Aceh juga dibiayai dengan dana tersebut.
“Kami di Badan Anggaran DPRA juga tidak sepakat APBA untuk membangun infrastruktur PON. Tapi kalau untuk Pelatda silahkan diambil,” tegasnya.
Falevi menyampaikan, bahwa komitmen pemerintah pusat membangun sejumlah infrastruktur baru di Aceh tidak dijalankan. Bahkan, pemerintah kemudian hanya berencana merenovasi venue-venue yang telah ada.
“Kalau tidak ada pembangunan dan rehab-rehab saja, untuk apa PON di Aceh. Jika menggunakan APBA, kasih saja PON ke daerah lain,” ungkapnya.
Disisi lain, wartawan olahraga Serambi Indonesia, Imran Thaib mengakui bahwa hingga kini belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat soal dana sharing yang diberikan pada tuan rumah PON.
Ia menjelaskan, saat PON XX 2021 Papua sebagai tuan rumah mendapatkan kucuran anggaran dari pemerintah pusat senilai Rp10,43 triliun. Lalu PON Jawa Barat, dana yang diberikan mencapai Rp3,1 triliun, dan PON Riau sebanyak Rp1,7 triliun.
“Dari sini bisa dilihat bahwa semua daerah yang berstatus jadi tuan rumah PON, mereka menerima bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, bukan hanya sebatas dana tapi juga sarana,” ucap Imran.
Menurut Imran, Aceh sudah punya Stadion Harapan Bangsa dan Stadion H. Dimurthala dan seharusnya Aceh juga mendapatkan stadion seperti provinsi-provinsi lain yang pernah menjadi tuan rumah PON.
“Nyatanya saat ini bukan mendapat stadion, tapi hanya merehab. Padahal awalnya akan dijanjikan mendapatkan fasilitas, apakah di Kuta Malaka atau di Neuheun yang merupakan tanah Unsyiah, lengkap dengan rumah sakit,” jelasnya.
Ketua SIWO Aceh ini, menyampaikan bahwa jika di daerah lain punya venue utama untuk ajang PON, semestinya Aceh juga harus giat melobi pemerintah pusat.
“Meski mustahil terwujud dengan harus rehab total pembangunan Stadion Harapan Bangsa nantinya harus memenuhi standar internasional. Minimal dimulai dengan pembangunan single seat,” sebutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, menjelaskan bahwa bonus yang didapatkan dari tuan rumah adalah pembangunan infrastruktur sarana olahraga.
Ketika Aceh menjadi tuan rumah, memang masih berdarah-darah. Keinginan Aceh menjadi tuan rumah, semangat besar itu tidak mungkin tidak dibarengi oleh konsekuensi logis dari tuntutan.
“Konsekuensi menginginkan program nasional di Aceh, bahwa ada hal yang menjadi sharing dari pelaksanaan. Saat itu ada janji dari kita mengenai akan menanggung sebagian hal,” ujar MTA.
Ia mengatakan, bahwa PON tidak mungkin tidak ada dana sharing dari pemerintah daerah. Saat ini tinggal bagaimana seluruh komponen di Aceh, baik pemerintah, daerah, DPRA, KONI, bersatu merasionalisasi serta meminimalisir penggunaan APBA.
“Karena tidak mungkin tidak menggunakan APBA, sebab ini program nasional yang dijemput oleh Aceh,” jelasnya.
Ia menuturkan, Ketika semua stakeholder duduk dan merasionalkan hal ini ke pemerintah pusat, maka itu lebih bagus demi kepentingan Aceh. Menurutnya, saat ini fiskal APBN juga bermasalah dan berkonsekuensi terhadap pelaksanaan event nasional seperti PON tersebut.
“Rehab berat fasilitas olahraga itu sama dengan pembangunan baru. Aceh di tahun 2023 mendapatkan Rp800 miliar dari APBN untuk PON. Sedangkan kekurangan dana Rp1,2 triliun itu bukan penggunaan dana APBA, tapi untuk penyelenggaraan yang belum cukup anggarannya,” ucapnya.
MTA menambahkan, bahwa Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Achmad Marzuki secara substansi menjalankan program pemerintah pusat.
“Gubernur tidak ada dawa-dawi terkait PON. Pj Gubernur langsung eksekusi tindak lanjuti untuk pelaksanaan percepatan PON dengan rapat di kantor Gubernur terkait percepatan penyuksesan PON,” katanya.
“Perhatian besar Pj Gubernur adalah atletnya. Ada kekurangan selama ini terus di backup oleh Pj Gubernur dan PON tidak akan sukses jika atletnya tidak sejahtera,” tambahnya.[]
