- Makin banyak pemerintah daerah yang membuat regulasi kendaraan listrik berbasis baterai mengikuti kebijakan nasional. Apa kontribusinya pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)?
- Salah satu strategi penurunan emisi di Bali adalah penggunaan kendaraan listrik karena sektor transportasi berkontribusi 43% pada emisi GRK. Jauh lebih besar dibanding angka nasional yakni 16% dari sektor transportasi.
- WRI Indonesia menyebutkan dibutuhkan peningkatan lima kali lipat untuk mobil listrik dan tujuh kali lipat untuk motor listrik untuk mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) Bali 2026.
- Sayangnya implementasi transisi kendaraan listrik ini masih berjalan lambat karena sejumlah kendala sosial dan infrastruktur.
Emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi di Pulau Bali berkontribusi sampai 43% dari total emisi. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding angka nasional yakni 16% dari sektor transportasi. Sektor sumber emisi tertinggi secara nasional adalah sektor energi yakni 49% dari pembangkit listrik dan industri.
Hal itu diungkapkan World Resources Institute (WRI) Indonesia berdasarkan hasil riset yang dilakukannya. Oleh karena itu, WRI Indonesia merekomendasikan salah satu strategi penurunan emisi di Bali adalah transisi penggunaan kendaraan listrik.
Strategi lain adalah peningkatan penggunaan transportasi publik, aksesmobilitas pejalan kaki, pengelolaan sampah, dan hal lainnya yang memungkinkan tercapainya target nol emisi Bali pada 2045.
Namun, penetrasi kendaraan listrik atau perbandingan antara pembelian kendaraan listrik dengan total seluruh kendaraan saat ini di Bali kurang dari 1%, meski dengan pertumbuhan yang progresif.
Rekomendasi tersebut diungkapkan dalam diskusi tentang transportasi yang berkeadilan yang dilaksanakan Koalisi Bali Nol Emisi Bersih pada awal Desember 2024 lalu di Denpasar. Koalisi ini beranggotakan World Resources Institute (WRI) Indonesia, Institute Essential Services for Reform (IESR), New Energy Nexus, dan CAST Foundation.
Hasil riset WRI Indonesia menyebutkan dibutuhkan peningkatan lima kali lipat untuk mobil listrik dan tujuh kali lipat untuk motor listrik untuk mencapai target Rencana Aksi Daerah (RAD) Bali 2026. Tantangannya adalah mengatasi isu keterjangkauan dan akses untuk meningkatkan pertumbuhan kendaraan listrik dan mengurangi isu ketidaksetaraan.
- Advertisement -
Baca : Ini Rencana Aksi Kebijakan Kendaraan Listrik di Bali
Salah satu jenis motor listrik yang sudah terlihat digunakan di Bali. Foto: Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Tantangan Transisi Kendaraan Listrik
Hapsari Damayanti, peneliti WRI Indonesia mengatakan selain memastikan harga kendaraan listrik terjangkau dan mudah diakses, tantangan lainnya adalah memastikan transisi ke kendaraan listrik yang adil, di mana keuntungan dan risikonya terdistribusi merata ke semua pihak. Hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif, dengan perbaikan lingkungan dan sosial. Transisi ini tidak boleh memperparah ketidakadilan ekonomi yang sudah terjadi
Pemerintah Indonesia mendorong perpindahan dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke listrik, melalui Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2019. Sedangkan Pemerintah Bali menerbitkan Peraturah Daerah Bali Nomor 48/2019 mengenai insentif, infrastruktur, dan TKDN untuk mempercepat adopsi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Bali.
Beberapa isu mengenai dampak dan manfaat kendaraan listrik selain biaya konversi adalah harga beli kendaraan, alih teknologi dan pengetahuan, sumber daya manusia, divesifikasi ekonomi, kesehatan masyarakat, lingkungan, dan perubahan iklim.
Harga median mobil listrik di Indonesia telah menurun, tetapi tetap di atas Rp500 juta dan di luar jangkauan sebagian besar konsumen. Biaya pengisian daya kendaraan listrik per kilometer dinilai 78% lebih rendah dibandingkan biaya bahan bakar kendaraan BBM per kilometer
Pemerintah mengalokasikan Rp5,25 triliun untuk subsidi kendaraan listrik (EV) pada tahun 2023-2024, dengan 11.532 pembelian sepeda motor listrik disubsidi pada tahun 2023. Namun dengan subsidi Rp7 juta/unit, harga motor listrik dinilai masih belum terjangkau sehingga target pembelian motor listrik bersubsidi di tahun 2023 tidak tercapai.
Selain subsidi, ada juga kemudahan lain seperti tarif pajak yang lebih rendah berlaku untuk kendaraan listrik dengan konten lokal. Selain itu pengenaan tarif pajak 0% untuk PPN dan BBNKB dengan catatan Bali tidak mendapatkan pendapatan pajak langsung dari kendaraan listrik
Pada tahun 2023, terdapat 24 bengkel sepeda motor listrik bersertifikat di Indonesia. Namun baru 16 bengkel memenuhi syarat untuk menerima subsidi konversi sebesar Rp7 juta per unit. Dua di antaranya berada di Bali. Sedangkan terkait stasiun pengisian daya listrik, pada tahun 2023, Bali memiliki 63 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan 601 stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).
Untuk alasan kesehatan, peneliti WRI juga menunjukkan tren angka kematian per 100.000 di Bali akibat polusi udara ambien PM 2,5 meningkat dari tahun 1990 hingga 2021.
Baca juga: Makin Macet, Ubud Jadi Percontohan Kawasan Rendah Emisi di Bali
Ilustrasi. Sebuah mobil listrik sedang mengisi energi listrik di SPKLU. Foto : Ivan Radic via wikipedia commons CC BY 2.0
Hapsari memaparkan sejumlah rekomendasi di antaranya meningkatkan kebijakan insentif kendaraan listrik yang telah tersedia (baik untuk produsen dan pengguna) untuk menurunkan harga kendaraan listrik dan memperbaiki kualitas SPKLU terstandardisasi. Mendukung transisi tenaga kerja dan diversifikasi ekonomi lokal dan mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja (pengemudi maupun teknisi kendaraan listrik).
Lainnya adalah mendukung/memberi insentif pada inisiatif lokal yang mengembangkan teknologi ataupun infrastruktur kendaraan listrik seperti bengkel konversi dan menetapkan program daur ulang baterai bekas kendaraan listrik.
Inefisiensi Transportasi Habiskan UMR
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta menyebut target emisi nol bersih pada 2045, yaitu 15 tahun lebih cepat dari Indonesia. Sektor transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di Bali, tercatat sebesar 4.664,86 Gg CO2eq atau sekitar 43% dari total emisi Provinsi Bali.
“Sudah keterlaluan, karena membuat inefisiensi sistem dan menghabiskan upah minimum provinsi 40% per bulan,” ujarnya terkait biaya transportasi karena penggunaan kendaraan pribadi. Walau target rencana aksi daerah belum mencapai moderat bahkan kesenjangan membesar karena pertumbuhan EV rendah, ia menilai kunci penting penurunan emisi adalah peningkatan kendaraan berbasis baterai dan transportasi publik.
Sementara itu dari sektor swasta, Putu Yindi Kurniawan dari Percik Daya Nusantara yang mendampingi transisi teknologi konversi kendaraan dari BBM ke listrik menilai masih ada peluang. Menurutnya masyarakat masih takut berubah, tapi ada kemajuan yang positif. Ia mencontohkan bertambahnya bengkel umum yang mampu melakukan konversi kendaraan.
“Mereka mulai bangga menjadi bagian dari perkembangan teknologi. Apalagi ada insentif Rp3.000/liter atau Rp10 juta untuk konversi,” jelas Yindi.
Berbagai jenis kendaraan konversi BBM ke listrik yang dipamerkan pada acara Deklarasi Menuju Kawasan Rendah Emisi Ubud, Selasa (17/9/2024). Foto : Luh De Suriyani/Mongabay Indonesia
Di Bali, contoh aplikasi kendaraan listrik sebagai transportasi publik baru skala kecil. Misalnya di Pura Besakih, pura terbesar di Bali dan tiap tahun disesaki jutaan manusia sudah disediakan kendaraan listrik dan pusat parkir. Pihaknya juga diminta mengkonversi 100 motor ojek di sekitar pura namun belum terlaksana. Kendalanya, banyak kendaraan belum balik nama yang menyulitkan pemberian subsidi.
Kadek Mudarta, Kepala Bidang Keterpaduan Moda Dinas Perhubungan Bali menambahkan kendala konsumen untuk beralih ke listrik yaitu akses charging station dan keterbatasan daya baterai. Dari survei terbaru ia mendapat informasi konsumen lebih senang stasiun pengisian daya berada di keramaian seperti pertokoan, mall, cafe, dan lainnya.
Terkait sumber energi bersih untuk kendaraan listrik, ia mengakui saat ini masih berasal dari batu bara, demikian juga sumber energi sehari-hari warga. Karena itu ia berharap hilirisasi bauran sumber energi segera terwujud. (***)
Tantangan Target Nol Emisi di Tengah Maraknya Event Internasional di Bali
Sumber: Mongabay.co.id
