- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jambi terus meluas. Sampai 3 September 2024, KKI Warsi mencatat luas karhutla di Jambi mencapai 6.797 hektar, lebih separuhnya berada di konsesi perusahaan. Meskipun begitu, yang sudah banyak terjerat hukum petani, bagaimana korporasi?
- Akhir Agustus, terpantau dari citra setelit, Desa Rantau Panjang, Rondang, dan Londrang, mayoritas lahan gambut terbakar, seluas hampir 1.000 hektar. Kebakaran di lahan gambut yang cukup luas, karena tata kelola gambut belum maksimal. Bahkan ada dugaan sengaja bakar gambut untuk membuka lahan.
- Bagaimana penegakan hukum atas karhutla yang terjadi di Jambi? Dari Januari-September 2024, Polda Jambi menetapkan 14 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di Jambi, terdiri dari petani dan pemilik lahan, belum ada dari perusahaan.
- Feri Irawan, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut di Jambi mengatakan, pemerintah terkesan gagap dalam pencegahan dan mengantisipasi karhutla. Seharusnya, pengalaman kebakaran sebelumnya seharusnya menjadi pembelajaran pemerintah.
Kebakaran hutan dan lahan (karutla) di Jambi terus meluas. Sampai 3 September 2024, KKI Warsi mencatat luas karhutla di Jambi mencapai 6.797 hektar, lebih separuhnya berada di konsesi perusahaan. Meskipun begitu, yang sudah banyak terjerat hukum petani, bagaimana korporasi?
- Advertisement -
“Luas kebakaran di konsesi perusahaan mencapai 3.925 hektar, paling luas di perkebunan sawit,” kata Sukmareni, Koordinator Devisi Komunikasi KKI Warsi.
Setidaknya, ada 28 konsesi perusahaan alami karhutla. Bahkan 16 kebakaran berulang. Reni merinci, ada enam perusahaan pemegang izin PBPH dengan konsesi terbakar, yaitu, PT Samhutani, Agronusa Alam Sejahtera, Wanakasita Nusantara, Wira Karya Sakti, Rimba Hutani Mas dan Alam Lestari Nusantara.
Di perkebunan sawit, Warsi mencatat, ada PT Primatama Kreasi Mas, PT Bumi Andalas, PT Bahana Karya Semesta, PT Sungai Bahar Pasifik, dan PT Tunas Tani Utama. Lalu, PT Agro Tumbuh Gemilang PT Abadi, PT Puri Hijau Lestari, PT Mega Anugerah Sawit. Pada izin restorasi ada PT REKI dan PT Alam Bukit Tigapuluh.
“Sebelumnya, konsesi perusahaan ini juga terbakar saat kebakaran 2015 dan 2019,” katanya.
Berdasarkan data citra satelit Sentinel 2, luas kebakaran di konsesi Samhutani 1.600 hektar lebih, 537 hektar di Bumi Andalas. Lalu, TTU 474 hektar, ABT 207 hektar dan PKM 157 hektar.
“Kebakaran di izin restorasi—REKI dan ABT—mayoritas terjadi di lahan yang dikuasai masyarakat,” katanya.
Kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Foto: dokumen Taufik
Warsi juga mencatat luas kebakaran di areal penggunaan lain mencapai 2.872 hektar, didominasi lahan masyarakat. Kebakaran di Kabupaten Sarolangun terluas, mencapai 3.533 hektar lebih.
Reni bilang, banyak titik titik kecil diduga karena aktivitas masyarakat lokal saat membuka lahan.
“Kita melihat banyak titik kebakaran itu terjadi di spot spot kecil. Tetapi apinya tidak meluas.”
Lahan gambut juga tidak luput dari kebakaran tahun ini. Sudah lebih 1.925 hektar gambut di Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat, terbakar.
Akhir Agustus, terpantau dari citra setelit, Desa Rantau Panjang, Rondang, dan Londrang, mayoritas lahan gambut terbakar, seluas hampir 1.000 hektar.
Kebakaran di lahan gambut yang cukup luas, katanya, karena tata kelola gambut belum maksimal. Bahkan ada dugaan sengaja bakar gambut untuk membuka lahan.
“Ada kemungkinan, sengaja dibakar untuk mengurangi ketebalan gambut. Seperti kebakaran tahun sebelumnya, kita melihat lahan yang terbakar itu akan berubah menjadi perkebunan setelah beberapa bulan.”
Kota Jambi saat berselimut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Foto: Teguh S/Mongabay Indonesia
Kualitas udara buruk
Karhutla terus meluas, menyebabkan kualitas udara di Kota Jambi memburuk. Berdasarkan data pemantauan realtime dari platform IQAir pada 19 dan 21 September 2024, indeks kualitas udara di Kota Jambi terpantau tidak sehat untuk anak-anak dan lansia.
Feri Irawan, Koordinator Simpul Jaringan Pantau Gambut di Jambi mengatakan, pemerintah terkesan gagap dalam pencegahan dan mengantisipasi karhutla. “Seharusnya, pengalaman kebakaran sebelumnya seharusnya menjadi pembelajaran pemerintah.”
Dia bilang, gambut di Jambi rusak karena kebakaran berulang, dan tata kelola buruk perusahaan maupun lahan yang digarap masyarakat hingga rawan kebakaran.
“Banyak gambut sengaja dikeringkan agar bisa digarap. Saat musim kemarau rawan kebakaran.”
Dia mendorong, pemerintah merestorasi gambut bekas terbakar, dan memastikan perusahaan maupun masyarakat membenahi pengelolaan gambut.
“Ini harus sistematis dan terkontrol. Pemerintah juga perlu evaluasi berkala untuk melihat bagaimana pengelolaan gambut di konsesi perusahaan dan lahan masyarakat.”
Sejak 19 Juli 2024, Pemerintah Jambi resmi menaikkan status Kahurla menjadi siaga darurat. Sejak Januari-20 September 2024, Satgas Karhutla Jambi mencatat luas kebakaran 978,04 hektar.
Dw dijenguk anak-anaknya saat di tahanan. Foto: dokumen Walhi Jambi
Hukum berat sebelah
Bagaimana penegakan hukum atas karhutla yang terjadi di Jambi? Dari Januari-September 2024, Polda Jambi menetapkan 14 tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di Jambi, terdiri dari petani dan pemilik lahan, belum ada dari perusahaan.
Satu contoh, kasus Dw, kini mendekam di balik jeruji penjara. Ibu dua anak itu ditangkap polisi 31 Juli 2024 dengan tuduhan membakar lahan. Saat ditangkap dia sedang membersihkan lahan di belakang rumahnya di Dusun Muara Bulan, Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Tebo, Jambi. Polisi mengamankan satu korek api, parang dan alat semprot sebagai barang bukti.
“Penegakan hukum karhutla adalah prioritas kami, sekecil apapun api, sesuai instruksi presiden akan kami tindak tegas,” kata AKP Yoga Dharma Susanto, Kasat Reskrim, Polres Tebo dari rilis Walhi Jambi.
Ada lagi kasus kebakaran lahan di Desa Sungai, EH dan AP jadi tersangka. Kompol M. Amin Nasution, Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Jambi, dihubungi Mongabay mengatakan, berkas EH dan AP tersangka kasus karhutla di Tebo sudah masuk ke kejaksaan.
“Dua tersangka sudah masuk tahap dua, semua di Tebo,” katanya, 23 September lalu.
AP, ditangkap karena bakar lahan di Desa Sungai Banyu, Desa Teluk Rendah Ilir, Tebo Ilir, Kabupaten Tebo 24 Juli 2024. Dia terancam lima tahun penjara.
Sampai sekarang, belum ada penetapan tersangka dalam kasus karhutla di konsesi perusahaan. “Saat ini, masih dalam tahap penyelidikan,” kata Amin.
Abdullah, Direktur Eksekutif Walhi Jambi menilai, upaya penegakan hukum aparat masih berat sebelah, karena hanya jadikan petani kecil sebagai tersangka, seperti kasus Dw.
“Faktanya hingga kini, belum ada penegakan hukum tegas terhadap perusahaan dengan lahan terbakar,” katanya.
Dia contohkan konsesi PT Artha Mulia Mandiri (AMM) dan PT Sungai Bahar Pasifik (SBP) di Tanjung Jabung Barat, serta PT Puri Hijau Lestari (PHL) di Muaro Jambi, terbukti konsesi terbakar sampai 120 hektar. Perusahaan, katanya, tidak melakukan upaya mitigasi memadai untuk mencegah kebakaran.
“Ini pelanggaran serius yang seharusnya mendapatkan perhatian hukum. Hingga saat ini, belum ada tindakan pasti terhadap perusahaan itu.”
Ketidakadilan ini, katanya, hasil dari sistem hukum dan pengawasan lingkungan yang lemah, dengan kekuatan ekonomi dan politik perusahaan besar memberikan kekebalan de facto.
“Peraturan penanganan kebakaran hutan dan lahan sering kali tidak berpengaruh pada mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Lobi politik, hubungan dekat dengan pejabat pemerintah, dan sumber daya finansial melimpah memungkinkan perusahaan-perusahaan ini menghindari konsekuensi hukum yang serius.”
Abdullah menyinggung, pernyataan Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono yang akan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan, termasuk pemberlakuan status quo terhadap lahan terbakar hingga ada keputusan hukum tetap.
“Jika kita telaah lebih dalam, maklumat ini hanya berlaku status quo pada wilayah yang dibakar, bukan pada wilayah terbakar. Ini mengabaikan unsur kelalaian dalam mitigasi karhutla,” katanya.
Walhi Jambi menyerukan, kepolisian dan instansi terkait menegakkan hukum dengan adil, terutama terhadap perusahaan lalai dalam pencegahan karhutla.
Abdullah bilang, perlu ketegasan hukum agar karhutla tidak terus berulang dan merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Petugas memadamkan api di perkebunan sawit di Kabupaten Muaro Jambi yang terbakar. Foto: Taufik
El Nino
El Nino, disebut ikut memperburuk karhutla di Jambi. Sri Utami, Koordinator Data dan Informasi, Stasiun Klimatologi Jambi menjelaskan, el nino membuat kemarau lebih panjang dan curah hujan berkurang drastis. Cuaca panas dan kering membuat gambut makin rawan terbakar.
Pengaruh el nino 2024 lebih kuat dibanding 2023. Bahkan kemarau terjadi hampir sepanjang tahun. “Yang jelas, tahun ini kemarau lebih panjang dari 2023.”
Berdasarkan data satelit Tera, kata Utami, hubungan kenaikan titik panas dengan pengaruh el nino saat kemarau. Pada 2109, el nino kuat, tercatat ada 7.112 titik panas. Pada 2023, saat el nino netral hotspot 4.167 titik.
“Ada siklus lima tahunan yang perlu kita waspadai, pengaruh el nino cenderung lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya.”
Tetapi dampak perubahan iklim yang semakin buruk, bisa membuat siklus el nino berubah dan sulit diprediksi. “Siklusnya bisa jadi lebih panjang, bisa juga lebih pendek.”
Sri Utami mengingatkan, dampak krisis iklim begitu nyata, salah satunya, suhu di Jambi terus meningkat. Data Klimatologi Jambi menunjukkan, suhu rata-rata di Jambi naik 0,50 celsius dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Suhu rata-rata di Jambi berkisar antara 350-360 celsius. Pada 3 September 2024, menjadi hari terpanas di Jambi, suhu rata-rata naik hingga 36,40 celsius.
“Suhu naik nol koma derajak, itu dampaknya sudah besar.”
Dampak lain, katanya, musim kemarau di Jambi makin panjang hingga rawan kekeringan. Banyak bibit padi petani di Muaro Jambi mati kekeringan. Klimatologi Jambi memprediksi musim hujan di Jambi baru mulai pada dasarian 3 September. Tetapi Kabupaten Bungo, Tebo, Batanghari dan Sarolangun baru masuk musim hujan pada dasarian 2 Oktober 2024.
Utami mengingatkan efek domino karhutla. Saat kebakaran, terjadi pelepasan karbon ke atmosfer yang dampak akan memperburuk krisis iklim.
“Ini seperti lingkaran setan saling memengaruhi. Dampak krisis iklim membuat kemarau panjang dan suhu panas yang meningkat, hingga rawan kebakaran.”
Walhi Jambi mencatat, terjadi peningkatan siklus karhutla makin pendek dalam kurun waktu 25 tahun terakhir. Yang sebelumnya 5 tahun sekali, sekarang hampir terjadi setiap tahun.
“Butuh upaya bersama untuk menjaga iklim tetap dalam kondisi aman, karena dampaknya sangat luar biasa.”
********
Lahan Basah di Sumatera Selatan Mengering, Waspada Kebakaran
Sumber: Mongabay.co.id
