BANDA ACEH – Pembangunan Bendungan Keureuto dan Rukoh terus dipercepat agar bisa difungsikan untuk berbagai kebutuhan. Pembangunan dua bendungan besar ini dijadwalkan selesai pada akhir tahun ini.
Bendungan Keureuto berada di Kabupaten Aceh Utara dan Bendungan Rukoh berada di Kabupaten Pidie. Kedua bendungan ini dibangun dengan skema Multiyear Contrack (MYC).
Hal itu disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Junaidi, dalam diskusi bertajuk “Mendorong Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional Guna Menjaga Ketahanan Pangan di Aceh,” digelar oleh lembaga Aceh Resource dan Development (ARD), di Moorden Coffee Banda Aceh, Selasa (26/9/2023).
Junaidi mengatakan, bahwa progres pembangunan Bendungan Rukoh per September 2023 mencapai 57,692 persen fisik dan 51,77 persen keuangan.
Sedangkan perkembangan pembangunan Bendungan Keureuto di Aceh Utara, total rencana 82,95 persen, realisasi 80,41 persen, dan deviasi mencapai -2,54 persen.
“Bendungan Rukoh aggarannya dari APBN 2018-2023. Untuk konstruksi paket 1 sebesar Rp 377 miliar lebih, konstruksi paket 2 Rp 1,1 triliun lebih, dan supervisi sebesar Rp 53 miliar lebih,” ujar Junaidi.
Ia menjelaskan, progres pembebasan lahan di Bendungan Rukoh yang sudah bebas seluas 577 hektare (Ha) dan yang belum bebas sebesar 206 hektar.
- Advertisement -
Sementara Pembangunan Waduk dan Bendungan Keureuto, yakni paket 1 dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya – PT Pelita Nusa Perkasa, paket 2 dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya, paket 3 dilaksanakan oleh PT Hutama Karya – PT Perapen.
Selain itu, cakupan manfaat waduk dan Bendungan Keureuto, yakni untuk penyediaan air baku sebesar 500 liter per detik, energi listrik sebesar 6.34 MW, hingga pengendali banjir di wilayah Aceh Utara.
“Untuk saat ini, paket 1 dan paket 2 sudah selesai. Sedangkan yang belum selesai adalah main dam. Sedangkan untuk pembebasan lahan telah dilakukan sebanyak 1.076 Ha,” ujarnya.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan bahwa terkait pembangunan waduk di Aceh tidak terlepas dari kompleksitas realisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di tingkat nasional.
“Saat ini di Aceh terdapat sembilan Proyek Strategis Nasional,” ujar MTA.
Sembilan PSN itu, kata dia, adalah Waduk Tiro gagal dibangun karena ada penolakan oleh masyarakat dan juga terkait tentang pembebasan lahan.
MTA menuturkan, bahwa berdasarkan Inpres No 1 tahun 2016, dimana intinya adalah diharapkan kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah strategis terkait tugas, fungsi dan wewenang, untuk membackup pembangunan PSN, dan menyelesaikan hambatan yang dialami dalam realisasi pembangunan PSN.
Dimana seluruh jajaran pemerintah baik pusat hingga daerah, bupati, gubernur, sesuai kewenangannya, oleh Presiden diperintahkan untuk mempercepat realisasi pembangunan PSN.
“Atas instruksi tersebut Pemerintah Aceh membentuk tim untuk melakukan pembebasan lahan dan sebagainya,” ucapnya.
Disisi lain, Ketua Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Aceh, Muhammad Saladin Akbar, menjelaskan Bendungan Keureuto adalah proyek PSN pertama yang diresmikan oleh pak Jokowi di Aceh. Namun baru tahun 2022 baru selesai pembebasan lahan.
“Mengenai konflik lahan di Keureuto, ada masyarakat yang berkonflik antara dua desa, sehingga tertunda pembebasan lahan selama 5 tahun,” ungkap Saladin.
Menurut Saladin, manfaat dari proyek Bendungan dan Waduk Keureuto, berdampak terhadap 9.400-an hektar lahan. Jika dikali dua kali tanam tiap tahun, maka berdampak terhadap 19 ribu hektar lahan.
Selain itu, jika dihitung produksi 5 ton per hektar, maka akan menghasilkan lebih kurang 20 ribu ton tiap tahun, dengan asumsi dengan nilai jual Rp 5000 per kilogram, maka akan mendatangkan pendapatan Rp 475 milyar per tahun, dan salah satu dampak dari PSN Keureuto di bidang pertanian, belum lagi palawija.
Sementara itu, Anggota DPR Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Tantawi mengatakan, Bendungan Keureuto adalah proyek yang sudah sangat lama, dan digagas oleh pemerintah sebelumnya.
“Mulai desain, digagas pada masa Ilyas Pase menjadi Bupati Aceh Utara, di masa pemerintahan Presiden SBY,” katanya.
Dimana peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Jokowi, tapi lima tahun sebelumnya Ilyas Pase sudah menyanggupi permintaan warga dengan memohon untuk mengajukan ke pemerintah pusat.
“Saya selaku anggota DPRK saat itu ikut berkontribusi memperjuangkan bendungan Keureuto. Selesai Ilyas Pase di tahun 2010, dilanjutkan Ali Basyah, dengan meminta Bappeda dan Dinas Pengairan Sumber Daya Air, ke pemerintah pusat untuk lahirnya proyek ini,” jelasnya.
Dia menuturkan, dengan kerjasama lintas stakeholder, hal ini disanggupi oleh pemerintah pusat, bahwa PSN di Aceh salah satunya adalah bendungan Keureuto.
“Dengan sistem kontrak multi years, yang harusnya 5 tahun, tapi kini sudah 9 tahun, proyek ini belum tuntas dikerjakan,” kata Tantawi.
“Sebagian masyarakat mengklaim, akibat waduk tidak selesai, menyebabkan banjir bandang di Aceh Utara, masyarakat sangat dirugikan, karena tidak efektif dalam bercocok tanam, dan merasakan tiap tahun banjir di beberapa kecamatan di Aceh Utara,” ucapnya.
Menurutnya, proyek ini tidak akan selesai di 2023, sementara Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatan di 2024. Masyarakat sangat kecewa, khususnya yang mengharapkan aliran air dari bendungan ini dan banjir yang ada tiap tahun bisa diredam, tapi hingga kini hal ini tidak bisa dinikmati oleh masyarakat.
“Saya berharap kepada balai BWS 1 Aceh, untuk sungguh-sungguh agar perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek ini dapat mengerjakan proyek ini dengan serius,” kata Tantawi.[]
