Partai Pheu Thai yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra akan menerima dukungan dari partai saingannya
BANGKOK — Partai Pheu Thai yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra akan menerima dukungan dari partai saingannya menjelang pemungutan suara pemilihan perdana menteri kedua kali pada pekan depan.
“Dukungan politik muncul dari Partai Persatuan Bangsa Thailand (United Thai Nation Party) yang akan membentuk pemerintahan bersama dengan Pheu Thai,” kata juru bicara partai tersebut, Akaradej Wongpitakroj, pada Kamis (17/8/2023).
Partai United Thai Nation, adalah pesaing koalisi Pheu Thai dan Partai Move Forward. Partai ini adalah sebuah partai konservatif Thailand yang sebelumnya didukung oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-Ocha. Namun partai ini akhirnya memutuskan akan bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh Pheu Thai untuk membentuk pemerintahan baru, setelah Pheu Thai meninggalkan kawan koalisi satu partainya, Move Forward.
Penambahan United Thai Nation dalam koalisi Pheu Thai tentu akan menambah dominasi kekuatan politik untuk membentuk pemerintahan baru Thailand. United Thai Nation memiliki 36 anggota parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat yang beranggotakan 500 orang, akan membuat kekuatan blok yang dipimpin Pheu Thai menjadi 274 orang.
“Partai Persatuan Bangsa Thailand akan mendukung calon perdana menteri dari koalisi Pheu Thai, yakni Srettha Thavisin dalam pemungutan suara di parlemen yang dijadwalkan pada Selasa 22 Agustus 2023 mendatang,” kata juru bicara partai Akradech Wongpituchroj mengatakan pada hari Kamis.
- Advertisement -
Ini akan menjadi pemungutan suara kedua untuk memilih perdana menteri Thailand, sejak pemilihan umum 14 Mei 2023 yang telah memenangkan kelompok reformis dan menyingkirkan partai-partai pro kerajaan dan yang didukung militer. Walau akhirnya kelompok reformis dari Move Forward yang dipimpin Pita Limjaroenrat harus tersingkir dari keikutsertaan membuat pemerintahan baru Thailand.
Calon PM yang diajukan Pheu Thai, Srettha, 60 tahun, akan membutuhkan dukungan dari mayoritas 750 anggota parlemen di Majelis Nasional, yang menggabungkan majelis rendah dan Senat yang terdiri dari sekutu-sekutu kerajaan yang pro militer.
sumber : Reuters
Sumber: Republika
