Dinkes DKI Jawab Dugaan Kerugian Negara Temuan BPK

  • Bagikan
Petugas kesehatan mengamati hasil rapid test antigen Covid-19. BPK menemukan kelebihan bayar oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pembelian respirator N95 dan alat rapid test Covid-19.

Dinkes menyebut harga rapid dan masker di 2020 sangat tinggi.

JAKARTA — Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Widyastuti, menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemborosan anggaran atas pengadaan alat rapid test Covid-19 dan respirator (masker) N95. Widyastuti mengungkapkan, tidak ada kerugian negara dalam pengadaan dua alat kesehatan pada tahun 2020 itu.

“Itu kegiatan di tahun 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan tidak ditemukan kerugian negara. Itu hanya masalah administrasi saja,” kata Widyastuti kepada wartawan, Jumat (6/8).

Widyastuti menjelaskan, pemborosan anggaran untuk pengadaan alat rapid test terjadi lantaran harga jual pada tahun 2020 yang masih sangat tinggi. Ia menyebut, pihaknya pun menyesuaikan pembelian dengan kondisi saat itu untuk menjamin pemeriksaan Covid-19 bagi warga Jakarta.

“Awal tahun lalu kan belum ada pengiriman secara rutin. Kita meyakinkan bahwa bisa melakukan kegiatan kan belum ada kepastian. Sehingga kita perlu menjamin warga DKI dapat dilakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Sementara itu, sambung Widyastuti, pembelian masker N95 dengan jumlah anggaran mencapai Rp 5,8 miliar juga dilakukan pihaknya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2020. Ia menuturkan, saat itu stok masker di pasaran cukup sulit didapatkan dan pihaknya menerima berbagai masukan dari para pengguna.

“Tentu spesifikasi sama, tetapi karena ada keluhan tertentu jadi kita sesuaikan dengan masukan-masukan dari user. Itu kan awal-awal dulu kan masker sulit sehingga banyak sekali jenis yang ada. Nah, tentu kita sesuai dengan spek yang diminta dengan masukan dari user,” jelas dia.

Widyastuti pun memastikan bahwa pengadaan alat rapid test dan masker tersebut telah dilakukan secara transparan. Dia mengatakan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam mengawasi penggunaan anggaran.

“Saya sampaikan (pengadaan alat kesehatan) itu sesuai dengan kondisi saat itu. Kan kita tahu fluktuasi harga tahun lalu, kita enggak pernah ngerti pergerakan harga,” ungkap Widyastuti.

  • Bagikan
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments